Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum pertemuan yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat desa untuk membahas dan mengambil keputusan atas berbagai hal terkait pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta masalah-masalah penting yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Musyawarah desa merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Proses musyawarah ini didasarkan pada prinsip partisipasi, keterbukaan, dan demokrasi, sehingga keputusan yang diambil ...

APBDes Perubahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan) adalah revisi dari APBDes yang sebelumnya telah disahkan pada awal tahun anggaran. Perubahan ini dilakukan jika ada perkembangan situasi, seperti penerimaan pendapatan yang lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan, kebutuhan pengeluaran tambahan, atau perubahan kebijakan yang memengaruhi anggaran desa. Alasan Dilakukannya Perubahan APBDes: Perubahan Pendapatan Desa: Adanya tambahan sumber pendapatan yang tidak terduga, seperti dana bantuan pemerintah pusat atau provinsi. Penurunan ...

  https://drive.google.com/file/d/1r12Tw-mAxECpAET_j7f-C6c3jDKTjalB/view?usp=drive_link Lagu "Gending Jawa Anti Korupsi Desa" adalah salah satu inisiatif kreatif yang sering digunakan untuk menyuarakan gerakan antikorupsi di tingkat lokal, khususnya di pedesaan, dengan menggunakan musik tradisional Jawa. Biasanya, lagu-lagu seperti ini dibuat untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam tata kelola desa. Lagu tersebut mungkin memiliki lirik yang menyindir perilaku korupsi ...

HPS (Harga Perkiraan Sendiri) di desa adalah dokumen yang digunakan untuk memperkirakan harga barang atau jasa yang akan dibeli atau disediakan dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan di desa. HPS ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dianggarkan realistis dan sesuai dengan harga pasar, serta untuk mencegah terjadinya mark-up harga yang tidak wajar. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan HPS di desa: Identifikasi Kebutuhan: Tentukan barang atau jasa apa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan atau proyek. Buat ...

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tahun 2023 1. Pendahuluan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ Desa) Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Tahun 2023. Laporan ini mencakup berbagai aspek, antara lain pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2023. 2. Pendapatan Desa Pendapatan ...

Sosialisasi pembangunan desa adalah proses informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang rencana, tujuan, manfaat, dan kemajuan pembangunan di desa mereka. Ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melibatkan dan membangun kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Beberapa hal yang biasanya dilakukan dalam sosialisasi pembangunan desa meliputi: Edukasi tentang Program Pembangunan: Memperkenalkan program-program pembangunan ...

  Laporan pertanggungjawaban pembangunan desa merupakan dokumen resmi yang disusun oleh pemerintah desa untuk melaporkan pelaksanaan program pembangunan desa kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Laporan ini mencakup informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta hasil dan dampak dari kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. ...

Laporan evaluasi kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian, kendala, dan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh perangkat desa Karangbawang selama semester 1 tahun 2024. Evaluasi ini melibatkan seluruh perangkat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan kinerja perangkat desa Karangbawang ke depannya. Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. ...

ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah alat penting yang digunakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah desa, untuk mengukur tingkat kepuasan warga terhadap layanan publik yang diberikan. Berikut penjelasan rinci mengenai kedua konseep tersebut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKM adalah metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menilai kinerja pelayanan publik dan meningkatkan kualitas l Komponen IKM: Keandalan ...

https://youtube.com/shorts/cipOBA6-vKI?si=Nh2vAEBbi8QayyqZ ...