PENGUMUMAN PEMBANGUNAN TAHAP 1 DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 Karangbawang, Maret 2025 – Pemerintah Desa Karangbawang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, dengan ini mengumumkan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan desa Tahap1 untuk tahun anggaran 2025. Pembangunan ini merupakan hasil dari Musyawarah Desa (Musdes) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. 1. Daftar Kegiatan ...

APBDes Perubahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan) adalah revisi dari APBDes yang sebelumnya telah disahkan pada awal tahun anggaran. Perubahan ini dilakukan jika ada perkembangan situasi, seperti penerimaan pendapatan yang lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan, kebutuhan pengeluaran tambahan, atau perubahan kebijakan yang memengaruhi anggaran desa. Alasan Dilakukannya Perubahan APBDes: Perubahan Pendapatan Desa: Adanya tambahan sumber pendapatan yang tidak terduga, seperti dana bantuan pemerintah pusat atau provinsi. Penurunan ...

HPS (Harga Perkiraan Sendiri) di desa adalah dokumen yang digunakan untuk memperkirakan harga barang atau jasa yang akan dibeli atau disediakan dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan di desa. HPS ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dianggarkan realistis dan sesuai dengan harga pasar, serta untuk mencegah terjadinya mark-up harga yang tidak wajar. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan HPS di desa: Identifikasi Kebutuhan: Tentukan barang atau jasa apa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan atau proyek. Buat ...

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tahun 2023 1. Pendahuluan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ Desa) Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Tahun 2023. Laporan ini mencakup berbagai aspek, antara lain pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2023. 2. Pendapatan Desa Pendapatan ...

Sosialisasi pembangunan desa adalah proses informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang rencana, tujuan, manfaat, dan kemajuan pembangunan di desa mereka. Ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melibatkan dan membangun kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Beberapa hal yang biasanya dilakukan dalam sosialisasi pembangunan desa meliputi: Edukasi tentang Program Pembangunan: Memperkenalkan program-program pembangunan ...

Peraturan Desa (Perdes) No. 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 adalah peraturan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran desa selama satu tahun anggaran. Dokumen ini biasanya memuat rincian anggaran yang telah direncanakan untuk berbagai program dan kegiatan desa, serta sumber-sumber pendapatan yang akan digunakan. ...

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di desa untuk satu tahun anggaran. RKPDes Tahun 2024 berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. ...

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) aparatur pemerintahan desa merujuk pada peran dan tanggung jawab utama yang dimiliki oleh berbagai posisi atau jabatan dalam struktur pemerintahan desa. Berikut adalah contoh Tupoksi aparatur pemerintahan desa yang umumnya terdapat dalam sebuah desa di Indonesia: Kepala Desa (Lurah, Peratin, atau sebutan lain): Memimpin pemerintahan desa dan menjadi kepala eksekutif di tingkat desa. Mengelola anggaran desa dan merencanakan pembangunan desa. Melaksanakan peraturan dan kebijakan pemerintah di tingkat desa. Mewakili ...

  Pedoman Integritas di Lingkungan Desa atau Pakta Integritas biasanya mencakup prinsip-prinsip etika, moral, dan tindakan yang harus diikuti oleh pejabat pemerintah desa, termasuk kepala desa. Beberapa hal yang mungkin termasuk dalam pedoman tersebut adalah: Kepatuhan terhadap hukum: Memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah desa sesuai dengan hukum yang berlaku. Transparansi: Memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa dilakukan dengan transparan, termasuk ...

Perangkat desa adalah para staf atau pegawai yang bekerja di berbagai bagian pemerintahan desa. Mereka memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu dalam menjalankan berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan desa. Berikut adalah beberapa tugas pokok dan fungsi umum dari perangkat desa: Kepala Desa: Memimpin pemerintahan desa. Menyusun program kerja dan anggaran desa. Mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Melaksanakan kebijakan dan program pemerintah yang berlaku. Sekretaris Desa: Mengelola administrasi ...