Aparatur Desa
MAKLUMAT PELAYANAN
jadwal pembangunan
Penguatan Tata Laksana
-
Dokumen PBJ merupakan singkatan dari "Pengadaan Barang dan Jasa." Dokumen PBJ adalah berkas atau dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan barang atau jasa oleh suatu organisasi, termasuk pemerintah dan perusahaan. Dokumen PBJ sangat penting dalam menjalankan proses pengadaan karena memuat informasi yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum. Dokumen PBJ ini dapat beragam tergantung pada jenis pengadaan, peraturan yang berlaku, dan kebijakan organisasi, tetapi beberapa dokumen PBJ umum ...
-
laporan penyelenggaraan pemerintah desa LPP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) adalah laporan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa selama satu tahun anggaran. LPPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Laporan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan Undang-Undang Nomor ...
-
Dokumen Lampiran 2 Perkades no 6 tahun 2023 tentang pedoman Pakta Integritas ...
-
Perkades realisasi anggaran adalah istilah yang mengacu pada pelaksanaan atau implementasi anggaran yang telah disusun dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di tingkat desa sesuai dengan Perkades yang berlaku. Ini melibatkan serangkaian tindakan dan kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan dana yang telah dianggarkan dengan efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan Perkades realisasi anggaran:
Pelaksanaan Program dan Proyek: Perkades realisasi anggaran mencakup pelaksanaan ...
-
Tim Pengelola Desa adalah sebuah kelompok kerja atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai program, proyek, serta kegiatan yang berlangsung di tingkat desa. Tim ini biasanya terdiri dari sejumlah individu yang memiliki beragam peran dan tanggung jawab dalam mendukung pengembangan desa secara keseluruhan. Komposisi dan struktur Tim Pengelola Desa dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kebijakan setiap desa, tetapi biasanya mencakup beberapa peran utama, seperti:
Kepala Desa: Kepala ...
-
Pakta Integritas Pemerintah Desa adalah komitmen tertulis dari kepala desa dan anggota pemerintah desa lainnya untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan etika yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah desa bekerja untuk kepentingan masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Pakta Integritas ini biasanya mencakup prinsip-prinsip dan komitmen berikut:
Kepatuhan terhadap hukum: Menjamin bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan ...
-
Laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dokumen yang disusun untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang bagaimana BUMDes mengelola dan menggunakan sumber daya serta dana yang dimilikinya. Laporan ini adalah bagian penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas BUMDes. Laporan pertanggungjawaban BUMDes biasanya mencakup beberapa komponen utama:
Pendahuluan dan Data Identifikasi: Bagian awal laporan pertanggungjawaban BUMDes biasanya berisi informasi mengenai nama ...
-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen perencanaan keuangan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengatur pendapatan yang diperoleh dan belanja yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Berikut adalah komponen utama yang biasanya terdapat dalam APBDes:
A. Pendapatan Desa:
Pendapatan Asli Desa (PAD): Pendapatan yang dihasilkan langsung dari aktivitas di dalam desa, seperti retribusi, pajak daerah, dan lain-lain.
Dana Desa: Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, ...
-
Penanganan benturan kepentingan adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi atau individu untuk menghindari, mengurangi, atau mengatasi situasi di mana kepentingan pribadi atau finansial seseorang dapat mempengaruhi atau mengganggu kemampuannya untuk mengambil keputusan yang objektif dan adil. Benturan kepentingan dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk di sektor pemerintahan, bisnis, organisasi nirlaba, dan sektor lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menangani benturan kepentingan:
Transparansi: Organisasi ...
-
Perkades adalah singkatan dari "Peraturan Kepala Desa". Ini adalah aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk mengatur berbagai hal terkait administrasi dan kebijakan di tingkat desa. Penjabaran dari Perkades mengacu pada proses penjelasan atau penerapan Perkades tertentu dalam konteks tertentu. Ini bisa mencakup berbagai hal tergantung pada isi dan tujuan dari Perkades itu sendiri.
Sebagai contoh, jika sebuah Perkades mengatur tentang tata cara penggunaan dana desa, penjabaran dari Perkades tersebut akan ...
.jpeg)
.webp)
Posyandu Bugenvil Dusun II Karangbawang Layanan Lintas Generasi dan Inovasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang Disukai Anak
Pelaksanaan Posyandu Cempaka 1 Dusun III Sapunagara Pemantauan Tumbuh Kembang Balita dan Lansia Bulan Januari 2026
Giat Posyandu Cempaka 2 Dusun IV Sapunagara Cegah Stunting Dengan Pemantauan Rutin dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bergizi
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) BULAN 12 TAHUN 2025 DESA KARANGBAWANG
MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DESA TRIWULAN III DESA KARANGBAWANG (KAS OPNAME TAHUN 2025)
APBDes PERUBAHAN TAHUN 2025 DESA KARANGBAWANG
PENGUMUMAN PEMBANGUNAN TAHAP II DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025
9 NILAI INTEGRITAS ANTI KORUPSI
ALUR PELAYANAN
MUSYAWARAH DESA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PEBAHASAN DAN PENETAPAN APBDES TAHUN 2024
PERDES DISIPLIN DAN KINERJA PERANGKAT DESA
.jpeg)
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) BULAN 10 DAN 11 TAHUN 2023 DESA KARANGBAWANG
Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat
.jpeg)
GEBRAK SURAN DESA KARANGBAWANG
LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAYANAN PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG TAHUN 2024 SEMESTER II
Posyandu Melati dusun 1
Perdes No 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja ( SOTK )
Posyandu bougenvile
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DD TAHUN 2023) BUULAN 4,5 DAN 6 DESA KARANGBAWANG
