Aparatur Desa
MAKLUMAT PELAYANAN
jadwal pembangunan
-
Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Karangbawang, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya.
Rekomendasi Perbaikan
Peningkatan kualitas penanganan pengaduan (menyediakan kotak saran, WA admin desa).
Optimalisasi sarana pelayanan digital agar lebih cepat dan transparan.
Pelatihan berkala untuk perangkat desa tentang layanan publik ramah masyarakat.
Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi internal dan rekomendasi bagi Pemerintah ...
Artikel Terkini
-
Deklarasi konflik kepentingan adalah komitmen formal yang dibuat oleh aparatur desa untuk mengungkapkan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas mereka. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan desa. Artikel ini akan membahas pentingnya deklarasi konflik kepentingan yang dilakukan setiap tahun oleh aparatur desa, mekanisme pelaksanaannya, serta manfaat yang dihasilkan.
Pentingnya Deklarasi Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan dapat terjadi ketika seorang aparatur ...
-
Tim Penyusun RKPDES biasanya terdiri dari beberapa unsur yang berperan penting dalam perencanaan pembangunan desa. Berikut adalah struktur umum yang dapat diikuti dalam pembentukan tim penyusun RKPDES:
Pembina: Kepala Desa
Bertanggung jawab sebagai penanggung jawab utama dari proses penyusunan RKPDES.
Ketua Tim: Sekretaris Desa
Memimpin proses penyusunan dan memastikan semua langkah berjalan sesuai dengan rencana.
Sekretaris Tim: Kepala Seksi Pemerintahan Desa
Membantu ketua dalam pengaturan administratif, dokumentasi, ...
-
Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum pertemuan yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat desa untuk membahas dan mengambil keputusan atas berbagai hal terkait pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta masalah-masalah penting yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
Musyawarah desa merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Proses musyawarah ini didasarkan pada prinsip partisipasi, keterbukaan, dan demokrasi, sehingga keputusan yang diambil ...
-
APBDes Perubahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan) adalah revisi dari APBDes yang sebelumnya telah disahkan pada awal tahun anggaran. Perubahan ini dilakukan jika ada perkembangan situasi, seperti penerimaan pendapatan yang lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan, kebutuhan pengeluaran tambahan, atau perubahan kebijakan yang memengaruhi anggaran desa.
Alasan Dilakukannya Perubahan APBDes:
Perubahan Pendapatan Desa:
Adanya tambahan sumber pendapatan yang tidak terduga, seperti dana bantuan pemerintah pusat atau provinsi.
Penurunan ...
-
https://drive.google.com/file/d/1r12Tw-mAxECpAET_j7f-C6c3jDKTjalB/view?usp=drive_link
Lagu "Gending Jawa Anti Korupsi Desa" adalah salah satu inisiatif kreatif yang sering digunakan untuk menyuarakan gerakan antikorupsi di tingkat lokal, khususnya di pedesaan, dengan menggunakan musik tradisional Jawa. Biasanya, lagu-lagu seperti ini dibuat untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam tata kelola desa.
Lagu tersebut mungkin memiliki lirik yang menyindir perilaku korupsi ...
-
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di desa untuk satu tahun anggaran. RKPDes Tahun 2025 berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. ...
-
Musyawarah Dusun (Musdus) adalah salah satu tahapan penting dalam perencanaan pembangunan desa yang demokratis dan partisipatif. Melalui forum ini, pemangku kepentingan lokal berkumpul untuk menyampaikan aspirasi, merumuskan usulan, serta mengambil keputusan bersama mengenai prioritas program pembangunan.
Adapaun Tahapan dari Musdus Meliputi :
Undangan Kepada Pihak Terkait
Daftar Hadir Musdus
Notulensi
Dokumentasi Kegiatan
Usulan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Dokumen hasil Musdus selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan RKPDes ...
-
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) di desa adalah dokumen yang digunakan untuk memperkirakan harga barang atau jasa yang akan dibeli atau disediakan dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan di desa. HPS ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dianggarkan realistis dan sesuai dengan harga pasar, serta untuk mencegah terjadinya mark-up harga yang tidak wajar.
Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyusunan HPS di desa:
Identifikasi Kebutuhan:
Tentukan barang atau jasa apa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan atau proyek.
Buat ...
-
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tahun 2023
1. Pendahuluan
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ Desa) Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Tahun 2023. Laporan ini mencakup berbagai aspek, antara lain pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2023.
2. Pendapatan Desa
Pendapatan ...
-
Sosialisasi pembangunan desa adalah proses informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang rencana, tujuan, manfaat, dan kemajuan pembangunan di desa mereka. Ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melibatkan dan membangun kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Beberapa hal yang biasanya dilakukan dalam sosialisasi pembangunan desa meliputi:
Edukasi tentang Program Pembangunan: Memperkenalkan program-program pembangunan ...