Laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dokumen yang disusun untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang bagaimana BUMDes mengelola dan menggunakan sumber daya serta dana yang dimilikinya. Laporan ini adalah bagian penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas BUMDes. Laporan pertanggungjawaban BUMDes biasanya mencakup beberapa komponen utama: Pendahuluan dan Data Identifikasi: Bagian awal laporan pertanggungjawaban BUMDes biasanya berisi informasi mengenai nama ...

Melakukan survei tentang perilaku masyarakat terhadap tindakan gratifikasi dan korupsi adalah upaya penting dalam mengidentifikasi persepsi dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Berikut langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk melaksanakan survei semacam itu: Definisikan Tujuan Survei: Jelaskan dengan jelas tujuan survei Anda. Apa yang ingin Anda ketahui tentang perilaku masyarakat terhadap gratifikasi dan korupsi? Apakah Anda mencari pemahaman tentang sejauh mana perilaku ini ada dalam masyarakat atau bagaimana persepsi terhadapnya? Buat ...

SURVEY KEPUASAN MASARAKAT Survei kepuasan masyarakat adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapat, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap layanan, produk, atau topik tertentu. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat Anda ikuti untuk melakukan survei kepuasan masyarakat: Tentukan Tujuan Survei: Jelaskan dengan jelas tujuan survei Anda. Apa yang ingin Anda ketahui dari masyarakat? Apakah itu tentang layanan pemerintah, produk bisnis, atau topik sosial tertentu? Identifikasi Sasaran: Tentukan kelompok masyarakat mana yang ...

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen perencanaan keuangan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengatur pendapatan yang diperoleh dan belanja yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Berikut adalah komponen utama yang biasanya terdapat dalam APBDes: A. Pendapatan Desa: Pendapatan Asli Desa (PAD): Pendapatan yang dihasilkan langsung dari aktivitas di dalam desa, seperti retribusi, pajak daerah, dan lain-lain. Dana Desa: Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, ...

Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah langkah penting dalam mengevaluasi kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik. Survei ini dapat memberikan wawasan berharga tentang apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan dalam layanan tersebut.  ...

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan adalah dokumen yang biasanya diminta oleh sebuah organisasi atau lembaga untuk memastikan bahwa seseorang yang terlibat dalam kegiatan atau pengambilan keputusan tertentu di dalam organisasi tersebut tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas atau integritas mereka dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab mereka.  ...

Penanganan benturan kepentingan adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi atau individu untuk menghindari, mengurangi, atau mengatasi situasi di mana kepentingan pribadi atau finansial seseorang dapat mempengaruhi atau mengganggu kemampuannya untuk mengambil keputusan yang objektif dan adil. Benturan kepentingan dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk di sektor pemerintahan, bisnis, organisasi nirlaba, dan sektor lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menangani benturan kepentingan: Transparansi: Organisasi ...

BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi ...

Perkades adalah singkatan dari "Peraturan Kepala Desa". Ini adalah aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk mengatur berbagai hal terkait administrasi dan kebijakan di tingkat desa. Penjabaran dari Perkades mengacu pada proses penjelasan atau penerapan Perkades tertentu dalam konteks tertentu. Ini bisa mencakup berbagai hal tergantung pada isi dan tujuan dari Perkades itu sendiri. Sebagai contoh, jika sebuah Perkades mengatur tentang tata cara penggunaan dana desa, penjabaran dari Perkades tersebut akan ...

Mengingat letak Desa Karangbawang yang berada di wilayah pegunungan, dalam hal ini Dusun IV yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara yang wilayahnya berada di tepi sungai gintung dan terdapat akses jalan yang berada di tepi jurang maka perlu adanya pagar pengaman lingkungan. Dengan melihat kondisi tersebut maka Pemerintah Desa Karangbawang mengambil langkah untuk membangun pagar pengaman lingkungan di Dusun IV Sapunagara sebagai upaya meningkatkan sarana dan prasarana Desa Karangbawang. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk membangun ...