Pakta Integritas Pemerintah Desa adalah komitmen tertulis dari kepala desa dan anggota pemerintah desa lainnya untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan etika yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah desa bekerja untuk kepentingan masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Pakta Integritas ini biasanya mencakup prinsip-prinsip dan komitmen berikut: Kepatuhan terhadap hukum: Menjamin bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan ...

Laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dokumen yang disusun untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang bagaimana BUMDes mengelola dan menggunakan sumber daya serta dana yang dimilikinya. Laporan ini adalah bagian penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas BUMDes. Laporan pertanggungjawaban BUMDes biasanya mencakup beberapa komponen utama: Pendahuluan dan Data Identifikasi: Bagian awal laporan pertanggungjawaban BUMDes biasanya berisi informasi mengenai nama ...

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen perencanaan keuangan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengatur pendapatan yang diperoleh dan belanja yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Berikut adalah komponen utama yang biasanya terdapat dalam APBDes: A. Pendapatan Desa: Pendapatan Asli Desa (PAD): Pendapatan yang dihasilkan langsung dari aktivitas di dalam desa, seperti retribusi, pajak daerah, dan lain-lain. Dana Desa: Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, ...

Penanganan benturan kepentingan adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi atau individu untuk menghindari, mengurangi, atau mengatasi situasi di mana kepentingan pribadi atau finansial seseorang dapat mempengaruhi atau mengganggu kemampuannya untuk mengambil keputusan yang objektif dan adil. Benturan kepentingan dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk di sektor pemerintahan, bisnis, organisasi nirlaba, dan sektor lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menangani benturan kepentingan: Transparansi: Organisasi ...

Perkades adalah singkatan dari "Peraturan Kepala Desa". Ini adalah aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk mengatur berbagai hal terkait administrasi dan kebijakan di tingkat desa. Penjabaran dari Perkades mengacu pada proses penjelasan atau penerapan Perkades tertentu dalam konteks tertentu. Ini bisa mencakup berbagai hal tergantung pada isi dan tujuan dari Perkades itu sendiri. Sebagai contoh, jika sebuah Perkades mengatur tentang tata cara penggunaan dana desa, penjabaran dari Perkades tersebut akan ...

Rencana Kerja Pemerintah Desa mencakup berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Berikut yang termasuk dalam rencana kerja pemerintah desa: Pendidikan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di desa. Memperbaiki fasilitas sekolah dan menyediakan peralatan pembelajaran. Mengadakan program pelatihan untuk guru agar lebih berkualitas dalam mengajar. Kesehatan: Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Mengadakan program imunisasi dan pencegahan penyakit. Memfasilitasi kunjungan rutin tenaga ...

ingatlah bahwa deklarasi benturan kepentingan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing desa. Deklarasi tersebut harus mencerminkan komitmen yang tulus terhadap integritas dan pelayanan publik yang baik ...

Perkades adalah singkatan dari "Peraturan Kepala Desa". Ini adalah aturan atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk mengatur berbagai hal terkait administrasi dan kebijakan di tingkat desa. Penjabaran dari Perkades mengacu pada proses penjelasan atau penerapan Perkades tertentu dalam konteks tertentu. Ini bisa mencakup berbagai hal tergantung pada isi dan tujuan dari Perkades itu sendiri. Sebagai contoh, jika sebuah Perkades mengatur tentang tata cara penggunaan dana desa, penjabaran dari Perkades tersebut akan mencakup detail seperti: Tujuan ...

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes P)merujuk pada proses di mana anggaran keuangan suatu desa direvisi atau diubah setelah awalnya disusun. Perubahan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan dalam kebutuhan masyarakat, pergeseran prioritas, situasi darurat, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi keuangan desa. Terdapat beberapa langkah umum yang biasanya dilakukan dalam proses perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa: Evaluasi Kebutuhan dan Prioritas: Desa perlu melakukan evaluasi terhadap ...

Deklarasi konflik kepentingan keluarga Kepala Desa adalah pernyataan tertulis yang menegaskan komitmen Kepala Desa untuk menghindari situasi di mana kepentingan keluarga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan dalam pemerintahan desa. Ini adalah langkah penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam kepemimpinan desa. ...